WASHINGTON D.C. – Gelombang desakan pemakzulan Presiden Donald Trump menguat pasca konflik militer dengan Iran. Jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas pemilih terdaftar mendukung langkah tersebut. Publik merasa khawatir terhadap kebijakan luar negeri Trump yang agresif.
Rakyat AS Suarakan Dukungan Pemakzulan
Newsweek crs99 melaporkan temuan mengejutkan terkait persepsi publik terhadap Presiden Donald Trump pada Rabu (8/4/2026). John Bonifaz dan firma Celinda Lake menggelar survei terhadap 790 responden. Hasilnya menunjukkan pergeseran drastis sentimen masyarakat Amerika Serikat.
Sebanyak 52 persen pemilih terdaftar mendukung pemakzulan Donald Trump. Sementara itu, hanya 40 persen responden yang menolak langkah tersebut. Dukungan pemakzulan kini merambah ke internal pendukungnya sendiri. Sekitar satu dari tujuh pemilih Partai Republik setuju dengan upaya pencopotan tersebut.
John Bonifaz menyebut data ini sangat signifikan bagi kepemimpinan yang sedang berjalan. “Hasil ini belum pernah terjadi pada tahap awal masa jabatan presiden,” ujar Bonifaz pada Senin (6/4/2026). Ia menilai angka ini mencerminkan kegelisahan mendalam di seluruh spektrum politik Amerika.
Perang Iran Sebagai Katalis Utama
Keterlibatan militer AS di Timur Tengah memicu peningkatan seruan pemakzulan Trump. Dinamika politik di Washington berubah drastis sejak Trump menyerang Iran. Konflik ini mengubah pandangan warga Amerika yang sebelumnya bersikap netral.
Kini publik memandang perang tersebut sebagai langkah berisiko tinggi. Ketegangan memuncak pada 7 April 2026 saat Trump mengeluarkan pernyataan keras. Ia memberikan peringatan terkait penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan vital.
“Seluruh peradaban akan mati malam ini jika Iran melanggar tenggat waktu,” tegas Trump. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut sebagai ancaman nuklir terselubung.
Iran akhirnya setuju membuka kembali Selat Hormuz setelah kesepakatan gencatan senjata. Namun, kebijakan konfrontatif ini sudah merusak reputasi politik Trump di dalam negeri. Sentimen negatif ini memukul tingkat popularitas sang presiden secara telak.
Penurunan Popularitas dan Ketidakpuasan Publik
Kebijakan keras terhadap Iran berdampak langsung pada elektabilitas Trump. Tingkat persetujuan kinerjanya merosot ke angka 39 persen pada awal April. Sebelumnya, angka tersebut berada di level 42 persen pada akhir Februari.
Di sisi lain, sebanyak 53 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya. Rakyat mengkhawatirkan dampak ekonomi jangka panjang dari perang tersebut. Kenaikan harga bahan bakar menjadi beban nyata bagi warga Amerika. Publik menganggap retorika Trump terlalu provokatif dan membahayakan keamanan nasional.
Langkah Konstitusional: Pengajuan Pasal Pemakzulan
John Larson, anggota DPR dari Connecticut, merespons ketidakpuasan publik ini secara formal. Ia mengumumkan telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Donald Trump. Larson menganggap Trump telah melampaui batas kewenangan eksekutif.
Larson menilai tindakan Trump melanggar persyaratan konstitusional jabatan presiden. “Donald Trump sudah melampaui syarat untuk dicopot dari jabatannya,” ujar Larson tegas. Ia menekankan bahwa situasi ini semakin memburuk bagi stabilitas negara.
Larson menyoroti serangan militer Trump yang tanpa konsultasi memadai dengan Kongres. Perang ilegal di Iran ini tidak hanya menaikkan biaya hidup keluarga Amerika. Konflik tersebut juga telah merenggut nyawa warga Amerika di medan perang.
Respons Donald Trump dan Realitas Politik di Kongres
Donald Trump meremehkan upaya pemakzulan yang Larson gulirkan. Dalam sebuah rapat umum, Trump mengejek langkah tersebut sebagai upaya sia-sia oposisi. Ia merasa lawan politiknya hanya mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya.
“Hari ini mereka melakukannya lagi. Seseorang yang belum pernah saya dengar namanya ingin memakzulkan saya,” ujar Trump. Para pendukung fanatiknya menyambut ucapan tersebut dengan sorak-sorai.
Namun, peluang pemakzulan ini menghadapi jalan terjal di tingkat legislatif. Partai Republik masih menguasai DPR dengan perbandingan 218 banding 214 kursi. Selain itu, Partai Republik juga mengendalikan penuh majelis Senat.
Baca Juga: Kilas Balik 24 Jam: Peristiwa Paling Berpengaruh yang Terjadi Kemarin
Konstitusi AS mensyaratkan suara mayoritas di DPR untuk memulai pemakzulan. Selanjutnya, butuh dua pertiga suara Senat untuk benar-benar mencopot presiden. Soliditas partai pengusung membuat posisi Trump tetap aman secara hukum. Meski begitu, isu ini memberikan tekanan politik besar menjelang siklus pemilu berikutnya. Masyarakat internasional pun terus memantau stabilitas gencatan senjata di Selat Hormuz.