Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan tegas terkait maraknya praktik beras oplosan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Dalam kunjungannya ke salah satu gudang logistik pangan nasional, Presiden Prabowo sebut beras oplosan adalah “kejahatan ekonomi yang mengerikan”. Ungkapan ini bukan hanya pernyataan politik, tapi juga cerminan kekhawatiran atas dampak besar yang di timbulkan praktik ilegal tersebut terhadap ketahanan pangan nasional.
Menurut Presiden Prabowo, beras bukan sekadar komoditas dagang, tetapi kebutuhan pokok mayoritas rakyat Indonesia. Ketika ada oknum yang secara sengaja mencampur beras kualitas rendah dengan yang premium untuk mencari keuntungan sepihak, maka itu sama saja merampas hak konsumen dan merusak tatanan ekonomi pangan yang sehat.
Alasan Presiden Prabowo Sebut Beras Oplosan Kejahatan Ekonomi Terburuk
Beras oplosan adalah beras yang sengaja di campur, biasanya antara jenis berkualitas tinggi dan rendah, atau bahkan dengan beras lama yang sudah tidak layak konsumsi. Tujuannya jelas: menaikkan keuntungan dengan cara curang. Namun yang menjadi masalah bukan cuma soal keuntungan yang tidak halal. Praktik ini bisa membahayakan kesehatan konsumen dan menurunkan kepercayaan publik terhadap distribusi pangan.
Dampak lainnya yang tidak kalah serius adalah gangguan terhadap pasar beras nasional. Ketika beras oplosan masuk ke pasar dengan harga lebih murah dari beras premium asli, maka petani dan distributor yang jujur akan mengalami kerugian besar. Ini menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam dunia usaha pangan.
Pemerintah Akan Bertindak Tegas
Dalam pernyataan lanjutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia meminta agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan Kejaksaan, mengambil langkah tegas terhadap para pelaku beras oplosan. Tak hanya itu, pengawasan akan di perketat di semua lini dari hulu hingga hilir.
“Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita makan beras yang tidak layak. Ini soal martabat bangsa,” tegas Prabowo.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis Dari Presiden Prabowo Disorot Negara Lain
Langkah ini juga akan melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa jalur distribusi beras di Indonesia tetap aman, transparan, dan adil.
Tanggapan Publik dan Para Pengamat
Pernyataan Prabowo menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan para pengamat. Banyak yang mendukung langkah Presiden karena selama ini praktik beras oplosan sudah menjadi rahasia umum namun sulit di berantas. Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa penyebutan “kejahatan ekonomi mengerikan” bukanlah retorika kosong, melainkan sebuah sinyal bahwa masalah ini akan di tindak sebagai pelanggaran serius yang berdampak sistemik.
Menurut pengamat kebijakan publik, tindakan tegas seperti ini harus di barengi dengan transparansi data distribusi pangan, agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaporkan bila ada indikasi kecurangan.
Perlunya Peran Aktif Masyarakat
Prabowo juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memerangi praktik beras oplosan. Ia mengajak semua pihak untuk berani melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam distribusi beras. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, masyarakat bisa menjadi bagian dari pengawasan publik yang efektif.
Pemerintah pun akan mempermudah akses pelaporan melalui platform digital dan membuka kanal pengaduan yang bisa di jangkau semua kalangan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat respon dan tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
Menjaga Kedaulatan Pangan di Era Prabowo
Isu beras oplosan ini menyentuh langsung pada misi besar Presiden Prabowo: mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dalam beberapa pidatonya, Prabowo sering menekankan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung terus-menerus pada impor. Oleh karena itu, setiap gangguan pada distribusi pangan dalam negeri harus di tangani dengan sangat serius.
Praktik seperti beras oplosan di anggap sabotase terhadap upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Jika di biarkan, maka bukan hanya sektor ekonomi yang terdampak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.