Sudah seminggu berlalu sejak gempa mengguncang Kabupaten Sumenep, Madura. Namun, hingga kini masih ada dua rumah warga yang rusak parah dan belum juga tersentuh bantuan pemerintah. Padahal, harapan akan datangnya bantuan itu sangat besar, apalagi bagi korban gempa Sumenep yang kini harus tinggal seadanya di bawah terpal atau menumpang di rumah tetangga.
Hal ini tentu jadi sorotan dan pertanyaan banyak pihak, terutama warga sekitar. Kok bisa ya, sampai sekarang belum juga ada bantuan konkret? Di tengah janji-janji pemerintah soal respons cepat bencana, kenyataan di lapangan justru terasa berbeda.
Cerita dari Lokasi: Rumah Retak, Harapan Menggantung
Salah satu korban, Pak Marzuki (47), warga Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, menceritakan bagaimana rumahnya nyaris roboh akibat gempa berkekuatan 5,0 SR yang terjadi seminggu lalu. Dinding rumah bagian belakang retak besar, atap dapur ambruk total. Namun sampai hari ketujuh, belum ada bantuan bahan bangunan, logistik, ataupun kunjungan dari dinas terkait.
“Ada yang datang bawa data-data, foto-foto rumah saya, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Saya cuma ingin rumah saya bisa di tempati lagi,” ujar Pak Marzuki sambil menunjukkan bagian rumah yang rusak parah.
Cerita serupa juga datang dari Bu Ropiah (62), yang rumah kayunya kini miring ke satu sisi. Ia mengaku takut tidur di dalam rumah dan memilih mengungsi ke rumah anaknya di desa sebelah. “Kami bukan minta rumah baru, hanya bantuan agar bisa memperbaiki sedikit demi sedikit,” ucapnya dengan nada lelah.
Baca Juga:
Imbas Gempa Sumenep Magnitudo 6,0 30 September 2025 Banyak Rumah Warga Yang Rusak
Pemerintah Daerah Diminta Lebih Responsif
Warga dan tokoh masyarakat setempat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak gempa. Meski sebagian rumah lain sudah mulai menerima bantuan logistik ringan, nyatanya belum semua korban mendapat perhatian yang sama.
Bahkan, beberapa warga menyebut bahwa proses pendataan oleh aparat desa dan BPBD terkesan lambat dan tidak merata. Ada dugaan bahwa rumah yang mengalami kerusakan ringan justru lebih dulu mendapat bantuan, sementara yang rusak berat masih dalam “tahap verifikasi”.
“Ini yang membuat warga bingung dan kecewa. Masa yang parah justru belum di bantu?” kata salah satu tokoh pemuda desa.
Masalah Birokrasi Jadi Penghambat?
Banyak pihak menduga bahwa lambatnya bantuan ini di sebabkan oleh proses birokrasi yang terlalu panjang. Dari pendataan, validasi, hingga pencairan bantuan, semuanya butuh waktu yang tidak sebentar. Padahal, dalam kondisi darurat seperti ini, kecepatan justru sangat di butuhkan.
Beberapa warga mengaku sempat di tawari untuk menandatangani dokumen yang isinya belum jelas, dan ada juga yang merasa “kurang di jelaskan” soal proses selanjutnya.
“Kalau kami bisa perbaiki sendiri, pasti sudah dari kemarin-kemarin. Tapi ya itu, biaya nggak ada, sementara bantuan juga nggak turun,” kata Pak Marzuki.
Warga Hanya Ingin Kepastian, Bukan Janji
Harapan warga korban gempa di Sumenep sebenarnya sederhana. Mereka tak menuntut terlalu banyak, hanya ingin agar pemerintah hadir secara nyata dan cepat dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang bekerja serabutan dan tidak punya tabungan untuk membangun ulang rumah.
Jika terlalu lama menunggu, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan makin berkurang. Saat ini, kehadiran pemerintah secara langsung sangat di butuhkan, bukan hanya sekadar lewat berita atau laporan resmi di media.